Banjarmasin, Warta Global Kalsel -
Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka-angka dalam laporan keuangan pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat berharap pertumbuhan tersebut menghadirkan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin baik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga kemudahan memperoleh modal usaha.
Di Kalimantan Selatan, kinerja fiskal hingga 30 September 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Penerimaan negara tumbuh 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, tantangan pengendalian inflasi dan percepatan belanja pemerintah masih perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan siaran pers Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan yang diterbitkan 20 Oktober 2026, pendapatan negara hingga akhir September mencapai Rp12,73 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara keseluruhan, pendapatan negara tumbuh 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian ini menjadi salah satu gambaran aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan. Namun, keberhasilan fiskal pada akhirnya juga diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan yang berkualitas, serta terbukanya kesempatan ekonomi bagi warga.
Di balik pertumbuhan penerimaan negara, persoalan harga kebutuhan sehari-hari tetap menjadi perhatian.
Pada September 2026, inflasi tahunan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,86 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen.
Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka statistik. Kenaikan harga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga sejumlah bahan pangan dan kebutuhan lainnya mengalami perubahan.
Dalam laporan tersebut, emas perhiasan, ikan sepat siam, ikan papuyu, ikan gabus, dan bensin termasuk komoditas penyumbang inflasi tahunan.
Sementara itu, beras, minyak goreng, ikan nila, telur ayam ras, dan bawang merah tercatat sebagai komoditas penyumbang deflasi.
Secara bulanan, inflasi Kalimantan Selatan pada September 2026 mencapai 0,45 persen. Adapun inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,94 persen.
Kabupaten Tanah Laut mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,78 persen, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni 3,71 persen.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerja bersama untuk menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga. Sebab, bagi keluarga yang mengatur pengeluaran setiap hari, harga kebutuhan pokok memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga.
Dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan hingga 30 September 2026 mencapai Rp22,91 triliun atau 76,21 persen dari pagu Rp30,06 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,81 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp15,09 triliun.
Meski demikian, secara tahunan realisasi Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar 23,87 persen. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya realisasi Transfer ke Daerah.
Di sisi lain, Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh 35,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang peningkatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Belanja modal bahkan tumbuh 125,59 persen secara tahunan.
Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah, pendapatan daerah mencapai Rp23,31 triliun atau 72,25 persen dari target. Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp22,99 triliun atau 52,25 persen dari pagu.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah realisasi belanja modal daerah yang baru mencapai Rp3,52 triliun atau 34,55 persen dari pagu.
Belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Karena itu, percepatan pelaksanaannya perlu disertai perencanaan yang baik agar anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar dana yang tersedia atau terserap, melainkan juga sejauh mana penggunaannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Kabar positif lainnya datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga September 2026, PAD Kalimantan Selatan mencapai Rp7,07 triliun atau 76,88 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 4,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan PAD ditopang oleh peningkatan pajak daerah sebesar 11,59 persen, retribusi daerah sebesar 14,95 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 10,92 persen.
Peningkatan PAD menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Dengan pengelolaan pendapatan yang baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang semakin memadai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, peningkatan pendapatan juga perlu diimbangi dengan belanja yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Perhatian terhadap pembangunan juga terlihat melalui penyaluran Transfer ke Daerah, termasuk Dana Desa.
Hingga 30 September 2026, realisasi Transfer ke Daerah di Kalimantan Selatan mencapai Rp15,09 triliun atau 81,63 persen dari pagu Rp18,49 triliun.
Dari jumlah tersebut, penyaluran Dana Desa mencapai Rp513,95 miliar atau 96,67 persen dari pagu.
Penyaluran tahap pertama telah menjangkau seluruh 1.871 desa penerima. Sementara itu, penyaluran tahap kedua telah dilakukan kepada 1.770 desa.
Masih terdapat 101 desa yang belum menyelesaikan penyaluran tahap kedua. Desa-desa tersebut berada di Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, dan Balangan, dengan sebagian besar berada di Kabupaten Kotabaru.
Penyelesaian penyaluran ini menjadi penting agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai rencana.
Dana Desa diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat desa, sesuai program dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat anggaran tidak berhenti pada laporan administrasi, tetapi dapat mendukung kehidupan masyarakat di wilayah perdesaan.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran dana berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.
KUR Rp4,16 Triliun untuk Puluhan Ribu Debitur
Hingga 30 September 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan mencapai Rp4,16 triliun kepada 58.207 debitur.
Realisasi tersebut setara dengan 80,81 persen dari target Rp5,15 triliun dan tumbuh 10,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar, dengan penyaluran sekitar Rp1,50 triliun atau 36,04 persen dari total penyaluran. Pembiayaan tersebut menjangkau 25.529 debitur.
Sementara itu, berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi yang terbesar dengan penyaluran sekitar Rp2,76 triliun kepada 52.858 debitur.
Kota Banjarmasin mencatat penyaluran KUR tertinggi di antara kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, yakni Rp732,2 miliar kepada 8.145 debitur.
Bagi pelaku usaha, akses pembiayaan dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan usaha, menambah kapasitas produksi, maupun memperkuat keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar pelaku usaha berskala sangat kecil.
Hingga September 2026, pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan mencapai Rp53,74 miliar kepada 9.413 debitur.
Kota Banjarmasin kembali mencatat penyaluran tertinggi, yakni Rp11,04 miliar kepada 1.804 debitur.
Meski demikian, secara tahunan penyaluran UMi mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen. Perkembangan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR serta UMi bersama lembaga penyalur.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memastikan pembiayaan pemerintah menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dan mendukung kegiatan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, perkembangan fiskal Kalimantan Selatan hingga September 2026 memperlihatkan sejumlah capaian positif. Penerimaan negara meningkat, Pendapatan Asli Daerah bertumbuh, dan penyaluran KUR menjangkau puluhan ribu debitur.
Namun, masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan, terutama pengendalian inflasi, percepatan belanja daerah, peningkatan realisasi belanja modal, serta penyelesaian penyaluran Dana Desa.
Berbagai capaian dan tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara membutuhkan keseimbangan antara menghimpun pendapatan, menyalurkan anggaran, dan memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Sebab, di balik triliunan rupiah yang tercatat dalam laporan fiskal, ada kehidupan masyarakat yang terus berjalan. Ada keluarga yang berusaha menjaga pengeluaran rumah tangga, petani yang membutuhkan dukungan produksi, pedagang kecil yang ingin mengembangkan usaha, serta warga desa yang menantikan pembangunan di lingkungannya.
Karena itu, pertumbuhan fiskal akan semakin bermakna apabila mampu berjalan beriringan dengan kestabilan harga, pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan ekonomi yang semakin terbuka.
Keuangan negara bukan semata-mata persoalan angka. Pengelolaannya juga menyangkut harapan masyarakat agar pembangunan terus bergerak dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih luas.*****
KALI DIBACA
