Banjarmasin, Warta Global Kalsel - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan bersama elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (22/10/2026), menjadi pengingat bahwa masih ada berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah.
Lawyer Abikul Halik, SH, MH, dari Angga Parwito Law Firm, memandang aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bukan sekadar rangkaian tuntutan. Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi daerah dan kehidupan masyarakat yang terdampak persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap yang mengganggu kesehatan.
Menurut Abikul, kondisi kabut asap tidak bisa dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Dampaknya merambah ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat, kelancaran transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, penanganan karhutla harus menjadi prioritas bersama melalui langkah-langkah yang terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Terkait tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, Abikul berpandangan bahwa keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, tingkat dampak yang ditimbulkan, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat tidak seharusnya menunggu hingga ada perubahan status bencana.
Keselamatan dan kesehatan warga harus tetap menjadi perhatian utama, terutama bagi masyarakat yang setiap hari harus menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
Abikul mendorong agar koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya semakin diperkuat.
Di sisi lain, perhatian juga perlu diberikan terhadap pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap, hingga transparansi anggaran penanganan karhutla.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Abikul turut mengapresiasi langkah dialog antara perwakilan mahasiswa, DPRD, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dalam merespons aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa tersebut.
Baginya, dialog merupakan langkah penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mencari jalan keluar. Namun, dialog harus diikuti dengan tindak lanjut yang jelas agar kesepakatan yang telah dibuat tidak berhenti sebagai dokumen formalitas.
Komitmen bersama yang telah ditandatangani perlu menjadi dasar bagi pelaksanaan langkah-langkah konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, target penyelesaian yang terukur, serta pelaporan perkembangan secara terbuka kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aspirasi mereka ditindaklanjuti dan perubahan apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Abikul juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menunjukkan kesungguhan melalui kebijakan dan tindakan yang berpihak pada keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Pada akhirnya, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau janji. Dibutuhkan kerja nyata, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama agar setiap aspirasi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.*****
KALI DIBACA
