"Jaga Momentum Positif, Neraca Perdagangan Surplus dan Inflasi Terjaga, Belanja Pemerintah dan KUR Jadi Stimulus Perekonomian Daerah”
Banjarmasin, Warta Global Kalsel – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum
pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.
Dalam kegiatan Publikasi ALCo Realisasi s.d. 31 Oktober 2025 yang digelar Selasa, 25 November 2025 di Aula Lantai II Kanwil DJPb Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Catur Ariyanto Widodo selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan,
pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun. Selain itu, kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi,
menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan.
Kegiatan yang dihadiri Abien Prastowidodo selaku Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan,
Sugiyarto selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan
Antonius Arie Wibowo (Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga mengungkap perkembangan UMKM.
Disebutkan, dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan Kuat dan Indikator Kesejahteraan Membaik
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan dinamika yang menarik.
Hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meskipun masih
mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kinerja ini dipengaruhi oleh nilai Ekspor bulan Oktober yang tercatat sebesar US$877,65
juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi (mtm) adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras.
Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.
Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan dinamika yang menantang. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy). Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun).
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP. Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy). Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu
tumbuh positif 1,09% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan hingga 31 Oktober 2025 tercatat mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18% dari total pagu sebesar Rp30,55 triliun. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 80,10% pada periode yang sama. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi Daerah dengan realisasi TKD tertinggi (86,22%), sementara Kabupaten Balangan mencatat capaian terendah
(81,46%). Penyaluran TKD sampai dengan Oktober masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masing-masing menyumbang 55,97% dan 29,58% dari total realisasi penyaluran TKD. Penambahan pagu dan realisasi Kurang Bayar DBH sebesar Rp3,31 triliun pada bulan Agustus 2025 turut mendorong capaian ini.
Rincian Penyaluran TKD di Kalsel sampai
dengan bulan September 2025 berdasarkan jenisnya :
1. Realisasi DBH mencapai Rp14,39 triliun (83,31%), dengan dominasi penyaluran DBH barasal dari DBH Sumber Daya Alam Minerba – Royalti yang sebesar Rp12,36 triliun.
2. DAU terealisasi sebesar Rp7,61 triliun (88,79%) dengan penyaluran DAU didominasi oleh DAU skema block grant.
3. DAK Fisik terealisasi sebesar Rp309,91 miliar (73,56%). Penyaluran DAK Fisik tertinggi secara nominal berada pada bidang Kesehatan dan KB, sedangkan secara persentase tertinggi pada bidang Sanitasi (84,57%).
4. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp1,96 triliun (74,56%). DAK Non Fisik terbesar digunakan untuk pembayaran tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp891,25 miliar atau mencapai 45,58% dari total penyaluran DAK Non Fisik.
5. Dana Desa juga menunjukkan capaian tinggi sebesar Rp1,32 triliun (88,61%), dengan tahap pertama telah disalurkan ke seluruh 1.871 Desa.
6. Sementara itu Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp136,15 miliar (77,09%) kepada 12 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyerapan dan memanfaatkan dana TKD secara optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan tanpa mengabaikan kualitas belanja.
Kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan
K778perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalsel telah mencapai Rp4,17 triliun, atau 73,24 persen dari target tahunan sebesar Rp5,69 triliun. Dana tersebut telah disalurkan
kepada 69.009 debitur pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Dengan capaian tersebut, Kalimantan Selatan menempati peringkat 1 penyaluran KUR seKalimantan, dan peringkat 14 nasional. Hal ini menunjukkan kemampuan intermediasi yang kuat dari Lembaga Penyalur serta tingginya permintaan pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif.
KUR di Kalimantan Selatan paling banyak diserap oleh sektor pertanian, dengan realisasi sebesar Rp1,69 triliun (40,46%) yang disalurkan kepada 31.836 debitur. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, sehingga akses pembiayaan KUR diyakini memperkuat produktivitas petani dan daya saing komoditas lokal.Skema KUR Mikro tercatat sebagai yang terbesar, mencapai Rp3,10 triliun (74,33%) kepada
64.349 debitur. Berdasarkan lokasi penyaluran, Kota Banjarmasin memimpin sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi sebesar Rp885,42 miliar (11.541 debitur), kemudian disusul oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp497,99 miliar (6.126 debitur) dan yang ketiga adalah Kabupaten Tanah Laut — Rp421,45 miliar (6.843 debitur). Hal ini menunjukkan konsentrasi pelaku UMKM yang cukup tinggi di wilayah perkotaan dan sentra ekonomi pesisir.
Dominasi penyaluran KUR masih dipegang oleh Bank BRI tertinggi dengan capaian sebesar Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur. Kemudian oleh Bank Mandiri dengan capaian sebesar Rp526,05 miliar kepada 5.194 debitur. Selanjutnya oleh Bank Kalsel sebesar Rp350,28 miliar kepada 2.990 debitur. Dengan demikian BRI mencatatkan porsi terbesar penyaluran, yakni sekitar 68 persen dari total KUR Kalsel.
Penyaluran KUR yang terus meningkat menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pembiayaan Pemerintah serta berperannya bank penyalur dalam memperluas akses permodalan.
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal penyaluran KUR agar tepat sasaran,produktif, membantu UMKM naik kelas, dan menguatkan ekonomi Daerah hingga Tingkat akar rumput.
Kinerja penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan perkembangan yang terus menguat sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara untuk pelaku usaha ultra mikro. Berdasarkan data SIKP Kementerian Keuangan, total pembiayaan UMi yang tersalurkan telah mencapai Rp56,52 miliar dan diberikan kepada 11.143 debitur di seluruh kabupaten Kalimantan, dan ke 25 se Nasional. Pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan disalurkan melalui empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu PNM, Pegadaian, BAV, dan KJP Cipta Prima Sejahtera. Keempat Lembaga ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan UMi hingga ke Pelaku Usaha Ultra Mikro yang belum bankable dan tidak memiliki akses kepada skema pembiayaan perbankan.
Dari empat lembaga penyalur tersebut PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar, dengan capaian Rp48,06 miliar kepada 9.801 debitur. Disusul oleh BAV sebesar Rp4,93 miliar kepada 889 debitur dan PT Pegadaian sebesar Rp1,90 miliar kepada 159 debitur.
Berdasarkan persebaran wilayah, penyaluran UMi tertinggi terdapat di Kota Banjarmasin dengan capaian sebesar Rp11,75 miliar kepada 2.176 debitur. Kemudian disusul oleh Kabupaten Banjar mencapai Rp6,69 miliar kepada 1.306 debitur. Selanjutnya oleh Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp5,05 miliar kepada 970 debitur.
Dari sisi sektor usaha, pembiayaan UMi didominasi oleh sektor perdagangan, mencapai 93,63 persen dari total penyaluran. Sektor ini mencerminkan karakteristik usaha ultra mikro di Kalimantan Selatan yang banyak bergerak pada perdagangan kecil dan usaha rumah tangga. UMi juga banyak disalurkan melalui skema kelompok, yang mencapai 95,07 persen, memperkuat pola pemberdayaan berbasis komunitas yang selama ini menjadi keunggulan UMi.
UMi adalah jaring pengaman terakhir pembiayaan pemerintah bagi pelaku usaha ultra mikro.
DJPb Kalsel akan terus mengawal efektivitas penyalurannya agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan Masyarakat.*****
KALI DIBACA
