Banjarmasin, Warta Global Kalsel – Kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang Wajib Pajak menghadapi berbagai kondisi yang menyebabkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan.
Memahami kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi Wajib Pajak, terutama apabila sanksi administrasi yang timbul disebabkan oleh kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
Melalui mekanisme yang telah disediakan, masyarakat kini dapat mengajukan permohonan tersebut secara elektronik menggunakan sistem Coretax DJP.
Dengan demikian, proses pengajuan dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus mengandalkan penyampaian dokumen secara langsung ke kantor pajak.
Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Selain itu, terdapat pula KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Dalam ketentuan yang disosialisasikan DJP, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Tagihan Pajak, maupun Surat Tagihan Pajak PBB yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Khusus untuk permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdapat kesempatan pengajuan paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK tersebut.
Batas waktu pengajuan permohonan dalam kebijakan ini ditetapkan paling lambat 1 Oktober 2028.
Meski demikian, Wajib Pajak perlu memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menyampaikan permohonan.
Diantaranya, menyiapkan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya. Apabila sebelumnya Wajib Pajak telah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, perlu disertakan surat permohonan pencabutan gugatan dan/atau upaya hukum tersebut.
Persyaratan lainnya adalah surat pernyataan yang menjelaskan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan sehingga perlu dipersiapkan secara cermat.
Untuk memberikan kemudahan, DJP menyediakan mekanisme pengajuan secara elektronik melalui laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
Langkah pertama, Wajib Pajak membuka laman tersebut, kemudian memilih menu untuk melanjutkan ke halaman login.
Selanjutnya, pengguna memasukkan NIK Wajib Pajak atau identitas wakil maupun kuasa Wajib Pajak, disertai kata sandi, kemudian melakukan verifikasi sebelum menekan tombol masuk.
Apabila permohonan diajukan melalui wakil atau kuasa, pengguna terlebih dahulu memilih akun Wajib Pajak yang diwakili.
Sebelum mengajukan permohonan, Wajib Pajak juga dapat memeriksa informasi utang pajak melalui menu Pembayaran, kemudian memilih Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak. Pada bagian tersebut akan terlihat daftar utang pajak yang dimiliki, termasuk nomor utang pajak, kode dan jenis pajak, masa pajak, jumlah nominal, serta nilai sisa utang pajak.
Setelah itu, proses pengajuan dilanjutkan melalui menu Layanan WP, kemudian memilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
Wajib Pajak selanjutnya memilih jenis layanan A5.26 Keberatan dan Non Keberatan, kemudian menentukan kategori sublayanan LA.26-03, yaitu Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
Setelah pilihan tersebut dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi pembuatan kasus baru. Pengguna dapat melanjutkan proses dengan memilih tombol Lanjut.
Selanjutnya, pengguna diarahkan menuju Portal Saya, kemudian memilih menu Kasus Saya untuk menemukan permohonan yang telah dibuat. Pada daftar kasus tersebut, pilih permohonan LA26-03 dan lanjutkan dengan membuka Alur Kasus.
Tahap berikutnya adalah mengisi formulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sebagian informasi dalam formulir akan terisi secara otomatis oleh sistem. Namun, apabila permohonan disampaikan oleh wakil atau kuasa Wajib Pajak, terdapat sejumlah informasi yang harus dilengkapi, antara lain jabatan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi petugas.
Wajib Pajak kemudian memilih kondisi yang tersedia pada formulir, yaitu Keadaan Kahar (Force Majeure), serta menentukan ketetapan pajak yang menjadi objek permohonan.
Pemilihan ketetapan pajak dilakukan melalui simbol pencarian. Apabila daftar ketetapan belum muncul, pengguna dapat menekan tombol Refresh dan menyesuaikan rentang tanggal transaksi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak. Setelah ketetapan yang dimaksud ditemukan, pengguna dapat memilihnya sehingga informasi terkait akan terisi secara otomatis. Berikutnya, tentukan jenis permohonan, apakah berupa pengurangan atau penghapusan. Wajib Pajak juga diminta mengisi jumlah nominal sanksi administrasi menurut perhitungan Wajib Pajak.
Hal penting lainnya adalah menyampaikan alasan pengajuan permohonan. Pada bagian ini, Wajib Pajak dapat menambahkan uraian alasan melalui tombol Tambah Data. Setelah alasan dituliskan, pilih Simpan agar informasi tersebut tercatat dalam sistem. Apabila terdapat lebih dari satu alasan yang ingin disampaikan, pengguna dapat menambahkannya sesuai kebutuhan.
Tidak kalah penting, Wajib Pajak harus mencantumkan dokumen pendukung yang dilampirkan. Jenis dokumen dan jumlahnya dituliskan pada kolom yang telah disediakan, kemudian disimpan. Setelah seluruh data diisi, dokumen persyaratan perlu diunggah melalui menu Dokumen. Pengguna memilih jenis dokumen yang sesuai, kemudian mengunggah berkas melalui tombol Pilih File dan menekan Simpan. Proses tersebut dilakukan untuk setiap dokumen persyaratan yang akan dilampirkan.
Setelah seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses melalui menu Alur Kasus. Sistem kemudian memberikan kesempatan untuk memeriksa kembali informasi permohonan sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Wajib Pajak diminta membuat dokumen PDF surat permohonan melalui fitur Create PDF.
Pada tahap ini, pengguna memilih klasifikasi surat permohonan dan memastikan seluruh kolom yang bertanda bintang telah diisi dengan benar. Setelah itu, terdapat pernyataan persetujuan terhadap dokumen yang telah dibuat. Apabila seluruh informasi sudah sesuai, pengguna dapat memberikan persetujuan dengan memilih Yes. Dokumen PDF surat permohonan dapat dilihat atau diunduh melalui tombol Download.
Selanjutnya, Wajib Pajak melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik melalui fitur Sign dengan memasukkan passphrase atau kata sandi penandatangan pada kolom yang tersedia. Setelah passphrase dimasukkan dengan benar dan proses penyimpanan dilakukan, permohonan dapat diteruskan dengan menekan tombol Lanjut.
Apabila seluruh tahapan telah diselesaikan, alur pengajuan permohonan akan berakhir dengan munculnya informasi Kasus Ditutup.
Penutupan kasus tersebut menandakan bahwa tahapan pengajuan melalui sistem telah selesai. Selanjutnya, proses akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudahan layanan tidak berhenti pada proses pengajuan. Wajib Pajak juga diberikan fasilitas untuk memantau perkembangan permohonan yang telah disampaikan.
Caranya melalui menu Portal Saya, kemudian memilih Kasus Saya. Pengguna dapat menekan tombol Refresh untuk memperbarui informasi, lalu mencari permohonan berdasarkan Nomor Kasus atau Jenis Kasus dengan kode LA26-03.
Melalui fasilitas tersebut, Wajib Pajak dapat mengetahui perkembangan penanganan permohonannya tanpa harus mengulang proses pengajuan dari awal. DJP juga menyediakan berbagai materi edukasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami penggunaan Coretax. Materi tersebut antara lain tersedia melalui Coretax Pedia di laman pajak.go.id/coretaxpedia serta berbagai materi edukasi umum yang disediakan DJP.
Masyarakat juga diingatkan agar tetap berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk memperoleh informasi atau melakukan konfirmasi, masyarakat dapat menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200 atau mengakses laman resmi pajak.go.id.
Kehadiran mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian prosedur sekaligus membuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan persoalan administrasi perpajakannya sesuai ketentuan. Kemudahan layanan digital melalui Coretax juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar semakin mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dengan memahami persyaratan serta mengikuti setiap tahapan pengajuan secara benar, Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Oleh: Muhammad Junaidi Nasri (MAHAJUNA)
KALI DIBACA
