APINDO Kalsel Minta Kebijakan Pajak Lebih Humanis, Jangan Bebani Pelaku Usaha Ditengah Tekanan Ekonomi - Warta Global Kalsel

Mobile Menu

Top Ads

Whatshop - Tema WhatsApp Toko Online Store Blogger Template

Berita Update Terbaru

logoblog

APINDO Kalsel Minta Kebijakan Pajak Lebih Humanis, Jangan Bebani Pelaku Usaha Ditengah Tekanan Ekonomi

Tuesday, 17 November 2026


Banjarmasin, Warta Global Kalsel – Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan perpajakan diharapkan tidak justru menjadi beban tambahan bagi pengusaha, terutama ketika kondisi perekonomian sedang menghadapi berbagai tekanan.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, menilai kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban perpajakan pada dasarnya bukan persoalan yang perlu diragukan. Menurutnya, banyak pelaku usaha di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang selama ini telah berupaya menjalankan kewajiban membayar pajak dengan baik.


Persoalan yang menjadi perhatian, kata Winardi, justru terletak pada sejumlah regulasi dan mekanisme pemungutan pajak yang dinilai terkadang kurang mempertimbangkan kemampuan serta kondisi nyata para pelaku usaha.
"Pajak juga harus kita akomodir karena itu sudah merupakan ketentuan. Saya yakin pengusaha-pengusaha kita di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan bisa dikatakan sebagai orang-orang yang taat pajak. Namun, yang terkadang sangat memberatkan adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tentang pemungutan pajak," ungkapnya, Selasa (17/11/2026) di Kantornya.

Dia memahami bahwa Pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurutnya, persoalan kekurangan pembiayaan negara seharusnya tidak selalu berujung pada penambahan beban kepada masyarakat dan dunia usaha.
Winardi menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola anggaran pemerintah. Sebab, menurut pandangannya, anggaran pembangunan yang telah ditetapkan harus benar-benar sampai kepada sasaran dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Ia mengibaratkan anggaran yang seharusnya sampai ke daerah justru mengalami penyusutan di tengah perjalanan.
"Kadang-kadang dana yang sampai ke tempat tujuan hanya tiga perempat, bahkan bisa setengahnya. Selebihnya seperti meleleh di tengah jalan. Selama persoalan tata kelola ini tidak dibenahi, saya yakin kekurangan pembiayaan akan terus terjadi. Celakanya, kekurangan itu kemudian dibebankan lagi kepada masyarakat maupun pengusaha," ujarnya.

Menurut Winardi, kebijakan perpajakan juga perlu melihat kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Situasi ekonomi global telah memberikan pengaruh terhadap aktivitas usaha di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Dalam keadaan seperti sekarang, pengusaha tidak selalu berada pada posisi yang mudah untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, bagi sebagian pelaku usaha, kemampuan mempertahankan kegiatan bisnis dan memenuhi kebutuhan operasional saja sudah menjadi tantangan tersendiri.
"Jangankan mencari keuntungan besar, bisa mendapatkan hasil pas-pasan saja sudah bersyukur. Begitu juga masyarakat, untuk mencari uang agar cukup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja sekarang sudah menjadi sesuatu yang patut disyukuri," tuturnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memahami situasi tersebut sebelum mengeluarkan ataupun menerapkan kebijakan perpajakan yang berpotensi menambah beban masyarakat dan pengusaha.

Winardi juga menilai besarnya kewajiban perpajakan perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Sebab, kondisi pendapatan masyarakat dan kemampuan dunia usaha di setiap daerah tidak selalu sama.
Ia mengingatkan bahwa karakteristik perekonomian Kalimantan Selatan tentu berbeda dengan Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan juga sebaiknya tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi daerah.
"Jangan semuanya dipukul rata. Cobalah melihat kemampuan masyarakat dan pengusaha. Petugas perpajakan harus bisa melakukan pendekatan yang lebih humanis, tidak hanya berpikir tentang aturan, tetapi juga memahami kondisi orang yang sedang menjalankan kewajibannya," katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian Winardi adalah pendekatan petugas perpajakan ketika berhadapan dengan masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, hubungan antara petugas pajak dan wajib pajak seharusnya dibangun atas dasar komunikasi, edukasi, serta pemahaman bersama. Bukan justru menciptakan suasana ketakutan melalui ancaman pemeriksaan yang terus-menerus.
Ia menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat bisa mengalami tekanan psikologis ketika menerima surat resmi dari instansi tertentu, terutama apabila berkaitan dengan urusan kepolisian maupun perpajakan.
"Bagi masyarakat kita, menerima dua pucuk surat, satu dari kepolisian dan satu lagi dari pajak, terkadang sudah menimbulkan beban mental. Belum dibuka amplopnya, baru melihat saja tangannya sudah gemetar dan pikirannya menjadi kosong," ungkapnya.

Menurut Winardi, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi. Apabila masyarakat merasa takut ketika berhadapan dengan institusi yang menjalankan tugas negara, tentu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pola komunikasi dan pendekatan pelayanan.
Ia berharap petugas pajak di Kalimantan Selatan lebih mengedepankan hubungan yang baik dengan pelaku usaha. Pemeriksaan memang merupakan bagian dari kewenangan perpajakan, tetapi pelaksanaannya harus tetap profesional, proporsional, dan tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh pengusaha dipandang sebagai pihak yang bermasalah.
"Jangan selalu menggunakan ancaman pemeriksaan. Cobalah membangun hubungan yang baik dengan pelaku usaha. Kita harus bisa membedakan antara pengusaha yang memang melakukan pelanggaran dengan pengusaha yang selama ini menjalankan usahanya secara benar. Mayoritas pengusaha yang bersih itu masih banyak," tegasnya.

Winardi turut menyoroti persoalan penerapan pajak terhadap badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) maupun Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki penghasilan relatif kecil.
Menurutnya, status badan usaha jangan sampai menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan besarnya kewajiban perpajakan tanpa melihat kondisi penghasilan dan ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengungkapkan, dalam praktik yang menjadi perhatiannya, masih terdapat pengusaha yang merasa terbebani karena penghasilan usahanya sebenarnya berada pada skala UMKM, tetapi kewajiban perpajakan yang dikenakan dinilai belum mempertimbangkan kondisi tersebut.
Padahal, tidak semua pengusaha memahami secara terperinci ketentuan perpajakan, termasuk hak dan fasilitas yang mungkin dapat mereka peroleh.
Karena itu, ia menilai petugas pajak seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi pemungutan, tetapi juga memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada wajib pajak.
"Pengusaha terkadang tidak memahami persoalan tersebut. Di sinilah pentingnya itikad baik dari petugas perpajakan untuk memberikan penjelasan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya ingin memenuhi kewajiban justru tidak mendapatkan informasi yang cukup," ujarnya.

Dalam pandangan Winardi, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan jajaran perpajakan agar tercipta iklim usaha yang lebih sehat.
Pertama, pemerintah perlu membenahi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan harus dapat digunakan secara efektif, transparan, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kedua, menghindari pendekatan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha. Penegakan aturan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara profesional dan tidak mengabaikan rasa keadilan.
Ketiga, petugas perpajakan perlu meningkatkan edukasi dan membangun komunikasi yang humanis dengan para pengusaha. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kewajibannya tanpa merasa terintimidasi.

Ia juga menyinggung sosialisasi kebijakan perpajakan yang disertai pemberian diskon atau keringanan. Menurutnya, kebijakan semacam itu perlu melihat kemampuan riil pengusaha, sebab bagi sebagian pelaku usaha, memenuhi pembayaran pokok pajak saja sudah menjadi tantangan.
"Untuk membayar pokoknya saja sudah susah bagi sebagian pengusaha. Belum lagi kalau ditambah berbagai kewajiban lainnya dan ancaman pemeriksaan. Karena itu, pendekatan seperti ini perlu dipikirkan kembali," katanya.

Winardi tidak menampik bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Namun, ia berharap pelaksanaannya tidak dilakukan dengan prasangka bahwa setiap pengusaha memiliki persoalan atau sengaja menghindari kewajiban.
Baginya, pengusaha yang taat aturan dan menjalankan bisnis secara jujur harus tetap mendapatkan ruang serta perlakuan yang adil.
Pada akhirnya, pajak memang menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan. Namun, keberlangsungan dunia usaha juga merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah dan nasional.
Karena itu, Winardi berharap hubungan antara pemerintah, petugas perpajakan, masyarakat, dan pelaku usaha dapat dibangun melalui kepercayaan serta komunikasi yang sehat.
Sebab, tujuan pemungutan pajak bukan semata-mata mengejar angka penerimaan negara, melainkan juga menciptakan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang tidak hanya tegas dalam aturan, tetapi juga bijaksana dalam penerapannya.
Iklim usaha yang sehat akan tumbuh ketika pengusaha merasa dilindungi, diberikan kepastian, serta diperlakukan secara adil dalam menjalankan kewajibannya kepada negara.*****

KALI DIBACA