Banjarmasin, Warta Global Kalsel – Isu dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik kembali membuka diskusi penting tentang batas kewenangan negara dalam menggunakan instrumen penegakan hukum. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, perlindungan privasi masyarakat menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Lawyer Abikul Halik, SH, MH dari Angga Parwito Law Firm menilai, apabila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, persoalannya tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran disiplin ataupun etik. Perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Abikul, persoalan ini menyangkut hal yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Sebab, kewenangan penyadapan yang diberikan negara kepada aparat penegak hukum seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan justru disalahgunakan untuk tujuan di luar ketentuan perundang-undangan.
"Apabila kewenangan penyadapan yang diberikan negara kepada aparat justru digunakan di luar tujuan yang ditentukan undang-undang, maka telah terjadi penyimpangan terhadap kewenangan negara itu sendiri," ungkapnya.
Ia mengingatkan, penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Tidak boleh ada seseorang yang kebal hukum hanya karena jabatan, pangkat, ataupun kekuasaan yang dimilikinya.
Namun, pada saat yang sama, seseorang juga tidak boleh dijatuhi hukuman sebelum kesalahannya terbukti melalui proses hukum.
Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting agar masyarakat tetap percaya terhadap keadilan.
Abikul menjelaskan, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyadapan.
Padahal, persoalan pengaturan penyadapan sudah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi sejak 2010.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya pengaturan tata cara penyadapan melalui undang-undang.
Artinya, sudah sekitar 16 tahun sejak putusan tersebut, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan yang menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara.
Bagi Abikul, pembentukan undang-undang penyadapan bukan sekadar untuk mengatur bagaimana aparat melakukan penyadapan. Lebih dari itu, regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya batas yang jelas terhadap penggunaan kekuasaan negara.
"Sebenarnya persoalannya bukan hanya mengenai penyadapan, melainkan bagaimana membatasi kekuasaan negara," ujarnya.
Karena itu, ia menyambut baik wacana pembentukan undang-undang khusus penyadapan yang saat ini menjadi pembahasan di DPR RI.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan, bagaimana prosedur perizinannya, berapa lama kewenangan itu dapat digunakan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Perlindungan terhadap privasi dan komunikasi masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam pengaturannya.
Meski undang-undang khusus penyadapan belum disahkan, Abikul mengingatkan masyarakat agar tidak memahami kondisi tersebut sebagai kekosongan hukum yang membuat penyadapan ilegal tidak dapat diproses.
Menurutnya, tindakan penyadapan tanpa hak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.
Ia menyebut sejumlah ketentuan yang dapat menjadi rujukan, antara lain Pasal 31 dan Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 258 KUHP Nasional, serta Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi.
Namun, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan tidak dilakukan secara sembarangan.
Penegakan hukum, lanjutnya, perlu didukung penguatan pembuktian digital, koordinasi antarlembaga, serta penerapan sanksi berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Dengan demikian, belum adanya undang-undang khusus tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tanpa proses hukum.
Jangan Hanya Berhenti pada Pelaksana
Dalam melihat dugaan penyadapan ilegal, Abikul juga menekankan pentingnya mengusut perkara secara menyeluruh.
Penegak hukum, menurutnya, tidak cukup hanya menelusuri pihak yang diduga melakukan penyadapan secara langsung. Jika ditemukan indikasi adanya perintah atau keterlibatan pihak lain, maka rantai pertanggungjawaban tersebut juga harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
"Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab. Penyidik jangan hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyadapan, tetapi juga harus melihat siapa yang memberikan perintah," tegasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dugaan perbuatan individu harus dibedakan dari kebijakan institusi secara keseluruhan. Jangan sampai kesalahan oknum justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap seluruh institusi kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya.
Ia juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara profesional dan transparan mengenai perkembangan penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak dibayangi berbagai spekulasi dan mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, Abikul melihat persoalan penyadapan memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Komunikasi melalui telepon maupun perangkat digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap privasi komunikasi bukan hanya menyangkut pejabat negara, melainkan juga hak setiap warga negara.
Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah dapat terjadi terhadap seorang kepala negara, masyarakat tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan sejauh mana jaminan perlindungan terhadap komunikasi pribadi mereka.
Ia menegaskan bahwa kewenangan penyadapan merupakan kewenangan luar biasa yang penggunaannya harus dibatasi dengan prosedur dan pengawasan yang ketat.
Bahkan, karena penyadapan merupakan bagian dari upaya paksa dalam proses penegakan hukum, pengawasannya juga harus dilakukan secara serius.
Pada akhirnya, Abikul mengingatkan bahwa ketenangan bangsa tidak cukup dibangun melalui imbauan semata. Kepercayaan masyarakat terhadap negara harus tumbuh dari kepatuhan terhadap hukum, transparansi, serta keadilan yang benar-benar dirasakan.
"Negara harus memastikan perlindungan terhadap privasi dan komunikasi masyarakat. Kewenangan penyadapan adalah kewenangan luar biasa, sehingga pengawasannya juga harus luar biasa," pungkasnya.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dan kewenangan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara. Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki kewenangan besar, tetapi juga negara yang mampu membatasi kekuasaannya agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.
Menanggapi imbauan Presiden agar masyarakat tetap tenang di tengah situasi yang berkembang, Abikul Halik menilai bahwa menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik memang merupakan hal penting.
Namun, menurutnya, ketenangan masyarakat tidak cukup dijawab melalui pernyataan ataupun imbauan. Pemerintah harus membuktikannya melalui tindakan nyata, terutama dengan memastikan proses hukum berjalan objektif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak warga negara.
"Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan meminta masyarakat untuk tenang. Kepercayaan harus dibangun melalui keteladanan pejabat negara, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian menindak siapa pun yang melanggar hukum," ujarnya.
Abikul juga berharap imbauan Presiden benar-benar diterjemahkan menjadi komitmen seluruh penyelenggara negara untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkeadilan. Baginya, Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara yang memiliki banyak peraturan perundang-undangan. Lebih penting lagi, seluruh aturan tersebut harus ditegakkan secara konsisten tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan seseorang. Ia menyampaikan tiga pesan penting.
Pertama, kepada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, agar menjadi teladan dalam menaati hukum. Jabatan, kewenangan, dan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Kekuasaan bukan hak istimewa untuk berada di atas hukum, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Kedua, kepada masyarakat, ia mengajak agar bersama-sama membangun budaya sadar hukum. Ketaatan terhadap hukum tidak cukup hanya dituntut dari orang lain, tetapi harus dimulai dari diri sendiri.
Ketiga, kepada seluruh institusi penegak hukum, ia berharap kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi justru kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.
Menutup pernyataannya, Abikul menyampaikan sebuah pesan yang menurutnya perlu menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bernegara.
"Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum."
Sebab, menurutnya, ukuran negara yang kuat bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, melainkan seberapa kuat hukum mampu membatasi kekuasaan itu sendiri.*****
Oleh: Muhammad Junaidi Nasri (MAHAJUNA)
KALI DIBACA
